HUMANISASI SISTEM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

18 Nov

Makalah ini telah dipublikasikan dalam Jurnal NADWA, Vol. 3, Nomor 2, Oktober 2009, ISSN 1979-1739, hlm. 9-28

HUMANISASI SISTEM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

(Tinjauan Filosofis)

Oleh: Musthofa Rahman

 

 

Abstrak:   

 

Pendidikan berkaitan dengan upaya mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup dan ketrampilan hidup. Makna pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik dan geografisnya. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan berperan untuk menyiapkan peserta didik untuk menghadapi masa depan dan menjadikannya bermartabat di antara bangsa-bangsa lain. Pendidikan perlu membiasakan anak-anak memahami eksistensi bangsa. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai kemanusiaan yang telah disepakati itu dirumuskan ke dalam Pancasila. Pancasila sering disebut humanistik-universalistik. Pendidikan di Indonesia diarahkan untuk  mewujudkan manusia yang kreatif, mandiri dan bertanggung jawab yang menjadi orientasi utama pendidikan humanistik. Rumusan tujuan pendidikan nasional ini memiliki titik sinkron dengan konsep pendidikan humanistik sehingga arah pendidikannya sudah humanis. Pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional berupaya mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan konsep ajaran Islam. Orientasi penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan Islam bertolak dari Filsafat Teosentrisme. Penekanan pada kebaikan akhlak, persatuan dan persaudaraan serta penanaman jiwa kemandirian dalam diri peserta didik sebagai pilar-pilar humanisme Islam merupakan tradisi di lembaga pendidikan Islam.

 

Kata Kunci:  humanisasi,filosofis, spiritual, religius.

A.   Pendahuluan

Pembahasan tentang filosofi pendidikan tidak bisa lepas dari kajian tentang manusia. Jati diri manusia berkaitan dengan posibitas dan aktualitas. Manusia selalu dalam proses menjadi, bukan hanya being tapi juga becoming. Manusia selalu dalam gerak, proses dan transisi yang tak pernah selesai menuju aktualitas potensi tingkat tertinggi yang mungkin bisa dicapainya. Karena itu, pemberian makna terhadap istilah pendidikan itu sangat beragam karena sifatnya yang dinamis. Semua ini bermuara pada terbentuknya manusia yang sesungguhnya. Atas dasar itulah,  pemabahruan pendidikan Islam, tidak terkecuali pendidikan Islam di Indonesia, dalam pandangan Maarif, haruslah terlebih dahulu memperjelas kerangka filosofisnya yang harus dikerjakan secara kolektif dan tidak beralasan mengejar waktu sehingga menimbulkan kesan terburu-buru dan seadanya.[1]

Pendidikan dalam arti luas menurut Zamroni adalah proses yang berkaitan dengan upaya mengembangkan diri seseorang pada tiga aspek kehidupan, yakni: pandangan hidup, sikap hidup dan ketrampilan hidup.[2] Pendidikan dimaksudkan sebagai proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efesien. Pendidikan adalah membimbing manusia ke arah pembentukan diri yang mengarahkan manusia kepada masa depan yang gemilang. Karena itu, tujuan menempati posisi sentral dalam perubahan. Dalam pandangan Fullan, tujuan pendidikan menentukan arah inovasi sistem pendidikan.[3]

Untuk itu, perbedaan makna pendidikan secara prinsip juga disebabkan oleh tujuan pendidikan yang ingin dicapai sehingga berbeda-beda pada setiap masanya. Makna pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik dan geografisnya. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan berperan untuk menyiapkan peserta didik untuk menghadapi masa depan dan menjadikannya bermartabat di antara bangsa-bangsa lain. Dalam konteks globalisasi, pendidikan perlu membiasakan anak-anak memahami eksistensi bangsa. Pendidikan itu membentuk masa depan.

B.     Pancasila sebagai Pijakan Humanisasi Pendidikan Islam

Pendidikan Islam di Indonesia sebagai sub sistem pendidikan nasional bertolak dan bermuara pada pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan. Semua jenis pendidikan di negeri ini harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, pemikiran pendidikan humanistik juga berakar dari nilai-nilai tersebut. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai kemanusiaan yang telah disepakati itu dirumuskan ke dalam Pancasila. Atas dasar itulah, Pancasila sering disebut humanistik-universalistik. Dikatakan humanistik karena dasar negara ini memuat nilai-nilai kemanusiaan; dan disebut universalistik karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat mendasar yang berlaku bagi setiap orang.

Pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan Pancasila memiliki lima ciri, yaitu: (1) hormat terhadap keyakinan relijius setiap orang, (2) hormat terhadap martabat manusia dan hak asasinya, (3) berwawasan kebangsaan, (4) demokratis, serta (5) menjunjung dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan sistem pendidikan nasional. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Mahaesa berimplikasi kepada keharusan bangsa Indonesia untuk bersikap teosentris yang dalam ajaran Islam dimaknai sebagai konsep Tauhid. Untuk itu, pengembangan pendidikan Islam di Indonesia perlu didasarkan pada tipologi rekonstruksi sosial menuju antropomorfisme yang bertolak dari teosentrisme. Upaya pemanusiaan manusia dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang sesuai ajaran Islam.

Filosofi yang menjadi tujuan pendidikan nasional tersebut sesuai tujuan negara. Tujuan penyelenggraan negara yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan konsep tujuan pendidikan dalam Undang–undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 4 dinyatakan:

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Mahaesa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Konsep tujuan pendidikan di Era Reformasi (Otonomi Pendidikan) mengalami penyempurnaan melalui penggantian UU SPN No. 2 Tahun 1989 dengan UU Nomor 20 Tahun 2003. Penggantian UU ini merupakan tuntutan pembaharuan pendidikan yang diamanatkan oleh Amandemen Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai respon terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks kehidupan sosial dalam era global berteknologi informasi dan komunikasi. UU yang baru ini memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk itu, dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tersebut dinyatakan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Rumusan tujuan pendidikan nasional ini memiliki titik sinkron dengan konsep pendidikan humanistik. UU No. 20 Tahun 2003 ini arahnya sudah humanis. Pengembangan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang kreatif, mandiri dan bertanggung jawab merupakan orientasi utama pendidikan humanistik. Sistem pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari duplikasi pendidikan di negara-negara Barat. Sistem pendidikan di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini secara teoritis banyak diwarnai oleh Filsafat Humanisme.

Namun orientasi ini harus menyatu dengan upaya membentuk manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang tidak kehilangan ciri kebangsaannya. Hal ini disebabkan oleh sistem pendidikan nasional itu berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional. Fullan mengatakan, “Changes in beliefs are even more difficult: they challenge the core values held by individuals regarding the purposes of education”.[4] Kepercayaan keagamaan berperan kuat dalam menentukan orientasi sistem pendidikan suatu bangsa.

Atas dasar itu, sistem pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan manusia yang memiliki kemampuan dan kreativitas berdasarkan nilai-nilai moral yang mulia untuk kebaikan hidup sesuai nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka pengabdian dirinya kepada Tuhan. Karena itulah,  dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 dinyatakan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan konsep dan tujuan tersebut, bila ditinjau dari konsep pendidikan humanistik akan tampak upaya mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem pendidikan nasional.

C.    Nilai-nilai Humanis dalam Filsafat Pendidikan Nasional

Filosofi sistem pendidikan di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu: nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan. Nilai-nilai ini dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan sistem pendidikan nasional. Dari nilai-nilai tersebut dapat dikemukakan karakteristik pendidikan yang berasaskan nilai-nilai kemanusiaan Pancasila, yaitu:

1. Menghormati keyakinan relijius setiap orang

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Mahaesa berimplikasi kepada keharusan bangsa Indonesia untuk bersikap teosentris yang dalam ajaran Islam dimaknai sebagai konsep Tauhid. Teosentrisme dalam pendidikan humanistik yang mengembangkan potensi anak itu bermuara pada pembentukan manusia seutuhnya. Orientasi ini dalam pandangan Barnadib berarti mencegah berkembangnya manusia yang monodimensional.[5] Upaya ini menuntut kesadaran akan pengembangan potensi yang tidak boleh lepas dari tujuan untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan dalam diri peserta didik.

Orientasi keagamaan ini harus menyatu dengan upaya membentuk manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang tidak kehilangan ciri kebangsaannya. Hal ini disebabkan oleh sistem pendidikan nasional itu berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional. Fullan mengatakan, “Changes in beliefs are even more difficult: they challenge the core values held by individuals regarding the purposes of education”.[6] Kepercayaan keagamaan berperan kuat dalam menentukan orientasi sistem pendidikan suatu bangsa. Husain dan Ashraf dalam bukunya Krisis Pendidikan Islam memandang bahwa pendidikan Islam sangat menekanan kesadaran itu supaya tumbuh keimanan dan kesalehan dalam diri seseorang yang dijadikan tujuan fundamental yang sekaligus menjadi ciri khusus pendidikan Islam. Desakan untuk mengkaji ajaran Islam dapat dijadikan pegangan untuk memperkuat kesadaran itu.[7]

Pendidikan sebagai upaya bimbingan terhadap manusia ke arah pembentukan diri menuju masa depan yang gemilang merupakan proses penyempurnaan diri (becoming atau istikma>l) bagi setiap individu. Hal ini mengindikasikan perlunya disiplin diri yang hanya bisa dicapai melalui pendidikan sebagai proses pembudayaan. Pendidikan yang semata-mata berpola transfer ilmu, bukan sebagai proses pembudayaan, pada hakekatnya adalah praktek indoktrinasi.[8] Terhadap tindakan ini Fazlur Rahman dalam Islam & Modernity: Tranformation of an Intellectual Tradition, mengatakan: “As for indoctrination in the sense of brainwashing, I have already pointed out that this technique of creating future generations of the faithful in fact ultimately backfire.[9]

Indoktrinasi dalam pendidikan dapat memunculkan generasi yang tertekan yang pada akhirnya bisa menjadi pemberontak. Pendidikan dengan cara ini justeru dinilai tidak berhasil dalam mengemban tugasnya. Pengembangan pendidikan Islam di Indonesia perlu didasarkan pada tipologi rekonstruksi sosial menuju antropomorfisme yang bertolak dari teosentrisme. Upaya pemanusiaan manusia dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang sesuai ajaran Islam.

Bertolak dari pemikiran ini, pendidikan humanistik tidak boleh mengembangkan humanisme ateis (anti Tuhan) atau humanisme yang melupakan tradisi budaya bangsa dan humanisme yang melupakan rakyat (masyarakat bawah). Praktek pendidikan yang paternalistik dan otoriter tidak sesuai dengan prinsip pemeliharaan kemerdekaan dan kemandirian kreativitas anak.

2. Menghormati martabat manusia dan hak asasinya

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengantrakan proses pembelajaran sangat menekankan pengembangan potensi peserta didik. Pembelajaran dikonsepkan supaya peserta didik yang aktif belajar sendiri. Model pembelajaran ini menjadi wujud upaya menjamin hak asasi peserta didik sebagai manusia yang berkembang untuk mewujudkan kemampuan sesuai potensi yang dimilikinya. Subyek didik baik secara individual maupun kolektif perlu difahami secara benar agar proses pendidikan dapat berhasil.[10] Konsep pendidikan harus didasarkan pada asumsi dasar tentang manusia, terutama pada potensi atau fitrahnya. Pendidikan humanistik menekankan proses pembelajaran bukan sekedar hasil. Pendidikan yang menekankan hasil cenderung menciptakan proses belajar yang mekanistik, mematikan mental dan kreativitas anak.

Proses pendidikan harus didasarkan pada prinsip penghargaan hak, minat dan kemauan setiap peserta didik. Namun di sisi lain, peserta didik juga dikembangkan untuk menghormat guru. Dalam pendidikan Islam klasik, menghormati guru menjadi keharusan (syarat) bagi santri. Sisi negatif dari keharusan menghormati guru adalah munculnya sikap taqlid (mengikuti pendapat tanpa kritik) dan sikap pengkultusan terhadap guru. Padahal Islam melarang umatnya untuk  bersikap taqlid buta.[11] Justeru Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir rasional dan melarang mengikuti pendapat yang tidak dikatahui dasarnya. Banyak ayat yang bergaya retorik yang menyuruh umatnya untuk  berpikir.

Adapun penghormatan pada guru sebagai syarat peserta didik dalam belajar, seperti Konsep al-zarnuji,[12]tidak dimaksudkan untuk membunuh kreativitas peserta didik. Sikap hormat tidak boleh mengakibatkan sikap pengkultusan karena yang boleh dikultuskan hanyalah Tuhan yang harus disembah manusia. Persyaratan hormat kepada guru hanyalah untuk mendidik karakter peserta didik supaya memiliki jiwa hormat. Penghormatan kepada guru yang diperankan sebagai pengganti orang tua dalam mendidiknya diharapkan bisa memunculkan sikap hormat kepada orang lain lebih tua. Sikap ini juga menuntut sikap sayang kepada yang lebih muda.

Islam mengajarkan bahwa pendidikan sesungguhnya berperan penting untuk membawa bangkitnya kesadaran kritis masyarakat tentang perlunya menghormati hak asasi manusia. Pendidikan dalam konteks ini haruslah diberi makna sebagai proses pembebasan kemanusiaan. Pendidikan harus merupakan proses humanisasi, bukannya proses dehumanisasi.[13]  Pendidikan harus tidak hanya menjadikan manusia berbeda dari binatang tetapi juga harus merupakan proses humanisasi. Inti pendidikan adalah memiliki dan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai tersebut hidup dan berkembang serta dikembangkan dalam lingkungan yang berbudaya. Orientasi ini menjadi tuntutan kehidupan masa depan dalam kehiduapn global.[14] Harapan pendidikan adalah terwujudnya manusia Indonesia terdidik yang berkembang potensinya sebagai makhluk mulia yang memiliki kekuatan spritual keagamaan. Hasil pendidikan harus berupa manusia religius yang kreatif dan berakhlak mulia.

3. Berwawasan kebangsaan

Wawasan kebangsaan sebagai jiwa sila Persatuan Indonesia menuntut manusia sebagai pelaku aktif dalam pendidikan. Dalam proses pemberdayaan anak manusia diperlukan adanya kebebasan supaya potensinya bisa berkembang maksimal. Sumber belajar yang perlu diperkaya tidak hanya lingkungan tetapi juga manajemen dan para pelaksana proses pendidikan sesuai tuntutan kemerdekaan dan hak asasi peserta didik. Proses ini berorientasi pada pemberdayaan yang harus merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat sehingga lingkungan mengkondisikan terbentuknya sikap produktif dari peserta didik.

Paradigma pembebasan dalam pendidikan dimaksudkan sebagai proses pendidikan yang memberdayakan peserta didik, masyarakat dan negara yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan pribadi yang bebas dan mengenal kata hati dan kemanusiaan serta bebas dari tekanan fisik dan psikis. Kebaikan esensial sifat manusia, tanggung jawab dan janjinya untuk mentaati nilai-nilai ajaran Islam itu dalam pandangan Husain dan Ashraf dapat membentuk pola pendidikan bagi peserta didik. Hasilnya adalah generasi yang membentuk masyarakat yang memiliki kedudukan dan strata yang berlainan namun bisa hidup selaras yang terikat dengan satu iman yang sama.[15]

Tujuan yang dirumuskan lembaga pendidikan seharusnya bukan harga mati. Tak seorang pun pernah secara sempurna menjadi “manusia terdidik”. Manusia selalu dalam suatu perjalanan tanpa henti. Menurut pendekatan ini, keterikatan guru dengan kurikulum bersifat relatif. Hal ini tidak berarti guru tidak penting dalam kelas. Guru sebagai sumber materi/ide dan memberikan fasilitas untuk menentukan tujuan belajar. Guru harus menerima pikiran dan perasaan siswa tanpa kritik personal. Pendidik juga harus menyatakan dirinya terbuka dan jujur menerima perasaan dirinya. Model ini tidak mudah karena menuntut sikap kemandirian dan  kreativitas tinggi.

Pendidikan Islam disamping sebagai aktivitas pembelajaran juga menjadi media dan aktivitas membangun kesadaran, kedewasaan dan kedirian peserta didik. Kesadaran, kedewasaan dan kedirian itulah yang menjadi tujuan pendidikan. Dalam Islam, pendidikan sebagai proses interaksi sosial yang melibatkan pengaruh pendidik dan peserta didik dalam rangka perubahan perilaku yang diinginkan sesungguhnya merupakan inti dari misi risalah Islamiyah. Interaksi sosial dalam sistem pendidikan ini berperan penting dalam menentukan nilai kebangsaan. Artinya, peserta didik yang memiliki rasa kesetiakawanan sosial akan membentuk masyarakat yang sadar akan arti penting kebersamaan dalam sistem sosial kemasyarakatan. Kalau kesadaran ini muncul dalam setiap diri peserta didik akan membentuk bangsa yang menjunjung jiwa persatuan dan kesatuan bangsa sehingga terhindar dari kerusauhan yang bertentangan dengan jiwa humanisme.

4. Menghargai kebebasan secara demokratis

Jiwa kerakyatan dalam sila keempat didasarkan pada kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Nilai-nilai ini muncul karena adanya kesadaran dan adanya kehendak bebas manusia. Prinsip kemanusiaan dalam humanisme Islam menurut Ali Syari’ati adalah bahwa: manusia itu merupakan makhluk mandiri yang mulia, berpikir, sadar akan dirinya sendiri, berkehendak bebas, cita-cita dan merindukan ideal dan bermoral.[16]

Tujuan utama pendidikan, menurut Bayraktar Bayrakli, adalah menjadikan peserta didik bisa menemukan dirinya sendiri (dimensi batin), memahami kapasitasnya dan mendisiplinkan dirinya. Tujuan ini membuat peserta didik sadar terhadap kesadarannya sehingga dapat meralisasikan dirinya sebagai manusia.[17] Orang menentukan tingkah lakunya sendiri. Kunci pengembangannya adalah kesadaran diri, pemahaman diri seperti adanya dan seperti harapannya.

Pendidikan Islam sebagai bimbingan dan pengembangan sesuai makna tarbiyah[18]berimplikasi pada pemberian peran guru sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk jalan ke arah penggalian potensi peserta didik. Guru menjadi mitra belajar siswa dalam mengaktualisasikan potensi dirinya. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam adalah mempersiapkan individu dalam menumbuhkan segenap potensi yang ada, baik jasmani maupun rohani untuk kesempurnaan hidupnya sehingga menjadi manusia yang berguna.

Nilai humanistik juga ditunjukkan oleh unsur demokrasi dalam pendidikan. Demokrasi pendidikan memberikan peluang terbaik yang dapat memberikan kesempatan yang sama dan adil, menghormati harkat dan martabat sesama manusia dan peluang kerjasama yang dapat memenangkan semua pihak.[19] Masyarakat demokratis adalah kehidupan bersama di mana setiap warganya baik laki-laki maupun perempuan memiliki martabat sebagai makhluk manusia yang bebas. Martabat sebagai manusia bebas ini menyebabkan manusia berhak memeiliki keyakinan dan pendirian yang yang tidak bisa dirubah secara paksa oleh siapa pun juga.[20]

Demokrasi sebagai pilar dalam pendidikan humanistik mengandung makna bahwa semua anak (warga negara) memiliki hak untuk  mendapatkan pendidikan. Pendidikan ini juga menuntut proses pembelajaran harus bersikap keterbukaan, kesejajaran, tidak otoriter dan tidak membeda-bedakan. Atas dasar inilah, peserta didik harus diberi kebebasan. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Dengan kebebasan manusia memperoleh jalan untuk mengembangkan potensinya. Agar potensi itu dapat berkembang secara serasi dan maksimal, maka subyek didik perlu ditinjau dalam kedudukannya sebagai makhluk yang penuh sebagai individu (pribadi) dan dalam keterkaitannya dengan masyarakat. Pencapaian potensi maksimal sebagai pribadi yang aktif dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi di tingkat lokal, nasional dan global, juga menjadi arah pendidikan multikultural.[21]

Kebebasan tidak bisa diartikan tanpa batas sebab ketiadaan batasan kebebasan akan mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini setara dengan pengertian tentang hak dan kewajiban.[22] Kebebasan tanpa kendali justeru berakibat pada hilangnya nilai kemanusiaan manusia sendiri. Meski manusia bisa tumbuh dengan sendirinya namun pengalaman keberagamaan dan pendidikan belum berkembang sepenuhnya. Generasi muda yang tumbuh di masyarakat liberal-sekuler berkembang menjadi hewan. Rahman mengatakan:

 

For, if humans could grow by themselves, highly sophisticated religious and educational systems would not have developed in the first place. And what we are seeing develop in societies whose liberals think they are the first secular liberals in human history is that, instead of growing into humans, many of the new generation are in fact growing into animals.[23]

Bahaya ini dialami oleh dunia Barat yang memisahkan ilmu pengetahuan dari agama (paradigma formism).[24] Kesadaran yang diciptakan oleh pengetahuan itu tidak memiliki ruh dan mati sehingga tidak bisa membangkitkan emosi. Sedangkan  kesadaran karena keyakinan dan agama akan menyalakan seluruh eksistensi manusia.[25] Pendidikan Islam sangat menekanan kesadaran itu supaya tumbuh keimanan dan kesalehan dalam diri seseorang yang dijadikan tujuan fundamental yang sekaligus menjadi ciri khusus pendidikan Islam. Keimanan dan kesalehan itu menjadi dasar bersikap bijaksana yang merupakan jiwa sila keempat dari Pancasila. Dalam proses humanisasi, pendidikan harus memperlakukan peserta didik secara bijaksana sehingga tidak bertentangan dengan nilai humanisme.

5. Menjunjung dan menegakkan keadilan sosial antar peserta didik

Sebagai implikasi dari sikap bijaksana, penegakan keadilan sosial yang merupakan pengamalan sila kelima Pancasila dalam proses pendidikan mutlak diperlukan. Keadilan sosial merupakan cermin kesalehan sosial yang muncul dari kesadaran bangsa yang religius. Ajaran suci dalam Islam dapat dijadikan pegangan untuk memperkuat kesadaran keimanan dan saleh tersebut.[26] Kesadaran itu muncul bukan karena adanya tekanan yang memang berlawanan dengan konsep humanisme tapi karena adanya kebebasan dalam diri peserta didik untuk menilai segi positif dan negatif dari pebuatan yang dilakukan.

Kebebasan itu menempatkan manusia sebagai makhluk berakal untuk dapat memilih yang baik dan benar. Inilah yang menjadi keistimewaan manusia dalam pemikiran pendidikan humanistik-Islami. Nilai-nilai ke-Islaman itu harus menjiwai pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu pendidikan yang humanis karena berdasar pada keimanan dan amal salih yang menciptakan kehidupan manusia dan masyarakat berkeadilan, damai dan sejahtera..

Selain itu, misi Islam adalah menegakkan masyarakat yang adil, sehat, harmonis, dan sejahtera secara material dan spiritual.[27] Proses pembelajaran dalam pendidikan Islam harus dikembangkan dari konsep spiritual-relijius supaya bisa mengahsilkan manusia yang bersikap rasional-kritis-empirik-obyektif-matematis, kreatif, mandiri, bebas, terbuka dan profesional dengan tetap memiliki komitmen terhadap nilai-nilai amanah individu, solider terhadap sesama manusia, tidak semena-mena terhadap makhluk lain dan alam sekitar serta mampu dan mau mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Realitas  bangsa Indonesia yang pluralistik, baik dari segi agama, ras, etnis, tradisi, budaya, dan lainnya menuntut adanya manusia yang unggul dalam aspek intelektual, profesionalitas, moral maupun spiritual. Semua itu dimaksudkan untuk mengaktualisasikan hak dan kewajiban asasi manusia yang mendapatkan rida Tuhan.

Berdasarkan filosofi tersebut, paradigma pendidikan humanistik Islami di Indonesia berusaha mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan Pancasila. Dari sila Ketuhanan Yang Mahaesa dapat diketahui bahwa agama merupakan sumber etika dan moral bangsa Indonesia. Pendidikan humanistik berupaya mewujudkan manusia Indonesia yang mau menjalankan nilai-nilai agama yang dianutnya. Nilai-nilai agama dijadikan dasar dalam setiap kegiatan hidup manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Pendidikan humanistik mengantarkan manusia supaya memiliki arti bagi kehidupan bersama manusia Indonesia lainnya untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Bangsa Indonesia adalah manusia dan masyarakat yang humanis yang mengakui hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia merupakan alat kehidupan bersama bangsa Indonesia. Pendidikan humanistik harus mampu mengembangkan masyarakat bhinneka. Manusia humanis akan mengembangkan budaya untuk  mengangkat citra bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan sebagai dasar demokrsi dan pandangan populis. Pendidikan memperjuangkan nilai-nilai kerakyatan sehingga bisa hidup bersama antarmasyarakat. Kehidupan bersama adalah kepentingan rakyat, bukan kepetingan penguasa atau golongan. Dalam pendidikan, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan dasar bagi penguasaan dan pemanfaatan ilmu untuk kesejahteraan bersama antar warga. Kesejahteraan sosial menjadi idealisme masyarakat humanis.

Manusia Pancasila adalah profil manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai yang satu menunjang dan mendukung nilai yang lain. Tilaar memandang bahwa keutuhan nilai-nilai Pancasila menjiwai seluruh proses humanisasi manusia Indonesia. Dalam proses humanisasi itu ada nilai-nilai yang mendapat prioritas, yaitu nilai Ketuhanan Yang Mahaesa. Nilai-nilai perikemanusiaan tentu juga perlu mendapat perhatian agar citra buruk sebagai bangsa tidak berbudaya dapat dihilangkan. Budaya kekerasan dan tidak berperikemanusiaan bukanlah nilai luhur bangsa Indonesia.[28]

Karena itu, humanisasi pendidikan Islam di Indonesia tidak boleh melepaskan nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri negara yang mayoritas Muslim memandang sila-sila tersebut sebagai penjabaran nilai-nilai humanisme Islam. Pendidikan Islam beerperan dalam membentuk manusia Indonesia yang mampu dan mau beramal yang membawa kebahagiaan hidup umat manusia seluruhnya ini menjadi orientasi pendidikan humanistik-Islami.

Orientasi humanistik dalam sistem pendidikan nasional juga bisa ditinjau dari sudut konsep dan tujuan pendidikan. Berdasarkan konsep dan tujuannya dapat diketahui bahwa penyelenggraan pendidikan tidak secara langsung ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan negara. Orientasi pendidikan adalah pengembangan potensi peserta didik menjadi manusia sesuai kemampuannya sendiri. Pendidikan ini berusaha menjadikan manusia sesuai sisi kemanusiaannya sendiri. Namun hal ini  tidak berarti pemenuhan kebutuhan masyarakat dan negara tidak penting dan tidak menjadi harapan dari pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

Pemenuhan kebutuhan di luar diri peserta didik dalam sistem pendidikan nasional menjadi orientasi sampingan yang bersifat lanjutan dari pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri. Setelah peserta didik berkembang dan memiliki kreativitas yang tinggi tentu saja dengan sendirinya akan bermanfaat bagi dunia di luar dirinya. Orientasi ini tidaklah bersifat egoistis namun hanya bersifat individual. Justru inilah orientasi pendidikan humanistik; dan inilah yang manusiawi, sesuai konsep humanisme. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional di Indonesia mengarah kepada perwujudan model pendidikan humanistik.

Sebagai sebuah konsep tentu dalam pelaksanaannya perlu kebijakan yang kondusif untuk merealisasikan konsep yang sudah bersifat humanis supaya menjadi kenyataan. Kebijakan ini tentu menjadi tanggung jawab bersama bagi semua komponen bangsa; dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan utama masalah pendidikan sampai pihak sekolah yang menyelenggarakan pendidikan serta orang tua dan masyarakat yang akan mendapatkan manfaat pendidikan. Semua itu bertanggung jawab atas terwujudnya pendidikan yang bersifat humanis.

D.    Penutup

Pendidikan di Indonesia diarahkan untuk  mewujudkan manusia yang kreatif, mandiri dan bertanggung jawab yang menjadi orientasi utama pendidikan humanistik. Rumusan tujuan pendidikan nasional ini memiliki titik sinkron dengan konsep pendidikan humanistik sebagaimana termaktub dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Karena itu, arah pendidikannya sudah humanis. Pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional berupaya mewujudkan tujuan tersebut berdasarkan konsep ajaran Islam. Peran pendidikan Islam dalam membentuk manusia yang mampu dan mau beramal yang membawa kebahagiaan hidup umat manusia.

Prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai visi humanis pendidikan Islam memuat makna bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak boleh mengabaikan keberadaan peserta didik berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini menjadi alasan pendidikan Islam harus humanis. Sistem nilai dalam humanisme Islam berperan juga dalam meluruskan kegagalan sistem pendidikan yang terjebak pada proses dehumanisasi. Hanya pendidikan yang dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai humanistik sajalah yang bisa disebut pendidikan. Konsep ini merupakan sebuah hasil interpretasi atau ijtihad para cendikiawan muslim ahli pendidikan tentang upaya mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar humanisme Islam.

Orientasi penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan Islam bertolak dari Filsafat Teosentrisme, yaitu penekanan pada pentingnya kehidupan akhirat daripada dunia. Dalam proses pendidikan, peserta didik ditempa secara intensif untuk mendalami ajaran Islam lengkap dengan pengamalannya. Pengamalan ajaran Islam secara tegas merupakan aktualisasi humanisme Islam. Untuk itu, penekanan pada kebaikan akhlak, persatuan dan persaudaraan serta penanaman jiwa kemandirian dalam diri peserta didik sebagai pilar-pilar humanisme Islam merupakan tradisi di lembaga pendidikan Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Mah}ju>b, ‘Abba>s, Us}u>l al-Fikr al-Tarbawi>y fi> al-Isla>m, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1987).

Maarif, A. Syafii, “Pemikiran tentang Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia”, dalam Muslih Usa (ed.), Pendidikan Islam: antara Cita dan Fakta, (Yogykarta: Tiara Wacana, 1991).

Mulkhan, Abdul Munir, Nalar Spiritual Pendidikan: Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam, ed. Romiyatun, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002).

Syari’ati, Ali, Humanisme: antara Islam dan Mazhab Barat, terj. Afif Muhammad, cet. 2, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996).

Al-Zarnuji, Ta’li>m al-Muta’allim: T}ari>qah al-Ta’allum, (Semarang: Toha Putra, t.t.).

Azra, Azyumardi, Pendidikan Islam: Tradisi dan Moderasi menuju Milenium Baru, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Bayrakli, Bayraktar, Prinsip dan Metode Pendidikan Islam: Sebuah Paradigma Baru Pendidikan yang Memanusiakan Manusia, terj. & ed. Suharsono, (Jakarta: Inisiasi Press, 2004).

Rahman, Fazlur, Islam & Modernity: Tranformation of an Intellectual Tradition, (Chicago-London: The University of Chicago Press, 1982).

H.A.R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Barnadib, Imam, Ke Arah Perspektif Baru Pendidikan, (Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988).

Fakih, Mansour, Antonius M. Indrianto dan Eko Prasetyo, Meegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk  Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Insist Press, 2003).

Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21, (Yogyakarta: Safiria Insani Press-Magiter Studi Islam UII, 2003).

Budianta, Melina, “Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gambaran Umum”, dalam  Burhanuddin (ed.), Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia, (Ciputat: Indonesian Insitute for Civil Sociey-INCIS, 2003).

Fullan, Michael, The New Meaning of Educational Change, (New York: Teachers College Press, 2001).

Mutahhari, Murtadha, Perspektif al-Qur’an tentang Manusia dan Agama, terj. Haidar Bagir (Bandung: Mizan, 1984).

Soenarjo, A. (ed.), al-Qur’an dan Terjemahnya (Medinah: Mujamma’ Kha>dim al-H{aramain al-Syari>fain al-Ma>lik Fahd li T{iba’ah al-Mus}h}af al-Syari>f, 1413 H).

Suyata, “Upaya Pembenahan Pendidikan Islam Lewat Peneataan Kembali Pemikiran dan Penerapannya”, dalam Yunahar Ilyas dan Muhammad Azhar (ed.), Pendidikan dalam Perspektif al-Qur’an, (Yogykarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) UMY, 1999).

Husain, Syed Sajjad dan Syed Ali Ashraf, Krisis Pendidikan Islam, ed. & terj. Rahmani Astuti, (Bandung:  Risalah, 1986).

Zamroni, Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan menuju Civil Society, (Yogykarta: Bigraf, 2001).

_______________


[1]A. Syafii Maarif, “Pemikiran tentang Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia”, dalam Muslih Usa (ed.), Pendidikan Islam: antara Cita dan Fakta, (Yogykarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 155.

[2]Zamroni, Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan menuju Civil Society, (Yogykarta: Bigraf, 2001), hlm.24.

[3]Inovasi ini setidaknya melibatkan tiga program kebijakan: (1) perbaikan materi pengajaran (kurikulum atau teknologi); (2) pendekatan (strategi dan aktivitas) pengajaran; (3) perubahan kepercayaan (asumsi pedagogis dan teori kebijakan atau program baru). Lihat Michael Fullan, The New Meaning of Educational Change, (New York: Teachers College Press, 2001), hlm. 39.

[4]Fullan, The New Meaning …, hlm. 44.

[5]Imam Barnadib, Ke Arah Perspektif Baru Pendidikan, (Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm. 104.

[6]Fullan, The New Meaning, hlm. 44.

[7]Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, Krisis Pendidikan Islam, ed. & terj. Rahmani Astuti, (Bandung:  Risalah, 1986), hlm. 55 dan 121.

[8]Abdul Munir Mulkhan, Nalar Spiritual Pendidikan: Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam, ed. Romiyatun, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm.274.

[9]Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, (Chicago-London: The University of Chicago Press, 1982),  hlm. 159.

[10]Suyata, “Upaya Pembenahan Pendidikan Islam Lewat Peneataan Kembali Pemikiran dan Penerapannya”, dalam Yunahar Ilyas dan Muhammad Azhar (ed.), Pendidikan dalam Perspektif al-Qur’an, (Yogykarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) UMY, 1999), hlm. 96

[11]Dalam al-Qur’an dinyatakan: Wala> taqfu ma laisa laka bihi> ‘ilm. (Q.S. al-Isra>/17: 36).

[12]Al-Zarnuji, Ta’li>m al-Muta’allim: T}ari>qah al-Ta’allum, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 16.

[13]Mansour Fakih, Antonius M. Indrianto dan Eko Prasetyo, Meegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk  Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Insist Press, 2003), hlm. 142.

[14]H.A.R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 55.

[15]Husain dan Ashraf, Krisis Pendidikan, hlm. 54.

[16]Ali Syari’ati, Humanisme: antara Islam dan Mazhab Barat, terj. Afif Muhammad, cet. 2, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hlm. 47-49.

[17]Bayraktar Bayrakli, Prinsip dan Metode Pendidikan Islam: Sebuah Paradigma Baru Pendidikan yang Memanusiakan Manusia, terj. & ed. Suharsono, (Jakarta: Inisiasi Press, 2004), hlm. 128.

[18]Tarbiyah sebagai pengembangan potensi. ‘Abba>s Mah}ju>b, Us}u>l al-Fikr al-Tarbawi>y fi> al-Isla>m, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1987), hlm. 18.

[19]Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21, (Yogyakarta: Safiria Insani Press-Magiter Studi Islam UII, 2003), hlm. 85.

[20]Zamroni, Pendidikan untuk Demokrasi, hlm. 28.

[21]Melina Budianta, “Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gambaran Umum”, dalam  Burhanuddin (ed.), Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia, (Ciputat: Indonesian Insitute for Civil Sociey-INCIS, 2003), hlm.98.

[22]Barnadib, Ke Arah Perspektif Baru, hlm. 24.

[23]Fazlur Rahman, Islam & Modernity: Tranformation of an Intellectual Tradition, (Chicago-London: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 159.

[24]HAR Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan dalam Perspektif Abad 21, (Magelang: Tera Indonesia, 1998), hlm. 211.

[25]Mutahhari, Perspektif al-Qur’an tentang Manusia, hlm. 154

[26]Husain dan Ashraf, Krisis Pendidikan, hlm. 55 dan 121.

[27]Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Moderasi menuju Milenium Baru, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 55

[28]HAR Tilaar, Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 313-314.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: